by

Memahami Kebijakan Bagian Personalia Tentang Cuti Kerja

Cuti adalah hak setiap pekerja yang bekerja di suatu perusahaan. Cuti yang disediakan oleh perusahaan biasanya memiliki aturan baku tertentu sehingga dalam mengajukan cuti, biasanya seorang bekerja perlu memenuhi kondisi tertentu.

Peraturan atau kebijakan tentang cuti kerja pada suatu perusahaan tentunya merujuk pada keberlangsungan perusahaan. Jangan sampai cuti pekerja nantinya justru mengganggu kegiatan yang dilakukan perusahaan yang merujuk pada kerugian. Agar hal tersebut tidak terjadi, perlu adanya suatu kebijakan yang mengatur masalah cuti tersebut. Lalu, bagaimana kebijakan cuti kerja di berbagai perusahaan dilakukan? Walaupun mungkin ada beberapa perbedaan di tiap perusahaan, berikut beberapa kebijakan cuti yang biasanya di lakukan oleh bagian personalia pada suatu perusahaan.

Masalah cuti sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang. Tujuannya adalah agar para pekerja yang sudah menjalankan kewajibannya, mendapatkan hak yang semestinya. Nah, peraturan mengenai cuti tersebut dikelola dalam bentuk kebijakan yang pelaksanaannya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Adapun ketentuan cuti yang diatur dalam undang-undang adalah minimal 12 hari setelah pekerja melaksanakan kewajibannya bekerja selama 12 bulan penuh. Kata minimal di sini membuat perusahaan dapat menambah waktu cuti sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing. Beberapa perusahaan menambah waktu cuti tahunan yang dapat digunakan oleh pekerjanya. Peraturan yang ditetapkan pemerintah hanya mengatur jumlah hari yang sekurangnya diberikan untuk melaksanakan cuti, namun, pelaksanaan detail cuti, dapat diatur oleh masing-masing perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan saat pemenuhan cuti pekerja tersebut dilaksanakan. Peraturan dan detail kebijakan termasuk bagaimana cara menghitungnya, bagaimana akumulasi dan batas pemanfaatan cutinya, apakah bisa diuangkan, dan berbagai kebijakan detail lainnya.

Kesimpulannya, kebijakan cuti sepenuhnya ada di tangan perusahaan yang kaitan langsungnya bisa melalui bagian personalia. Pemerintah hanya memberikan kewajiban yang harus diberikan perusahaan adalah memberikan waktu cuti pada pekerjanya sekurang-kurangnya 12 hari. Oleh karenanya, sebagai pekerja kita harus paham betul mengenai peraturan perusahaan agar kita dapat mengatur strategi cuti dengan tepat dan tidak hangus.

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.